Rohman Wibowo
IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sistem bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Hari Pahlawan pada 10 November mendatang. Program tersebut dinilai memiliki urgensi untuk mengakhiri persoalan klasik penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital melalui penguatan infrastruktur digital dan konektivitas data antarinstansi. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel guna mempersempit celah kebocoran anggaran serta praktik korupsi.
Keterhubungan data tersebut membantu proses verifikasi calon penerima manfaat agar lebih cepat dan terintegrasi. Dengan dukungan teknologi yang disiapkan Komdigi, pembenahan tata kelola bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi risiko duplikasi data dan kendala administratif yang selama ini menghambat ketepatan sasaran penyaluran.
"Perlinsos digital merupakan inovasi kebijakan baru yang sangat bagus dalam membenahi ketepatan sasaran penerima agar bansos merata untuk desil satu hingga desil empat, meski pendataan desilnya harus terus disempurnakan karena masih kerap berubah," ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada iNews Media Group, Senin (26/10/2026).
Perlu diketahui, sebagai kementerian teknis, Komdigi telah menggulirkan uji coba dan simulasi sistem Perlinsos Digital secara bertahap di sejumlah wilayah percontohan. Simulasi ini berfokus pada integrasi data lintas lembaga termasuk sinkronisasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikunci melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta verifikasi identitas digital.
Komdigi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) melakukan uji coba skema Perlinsos Digital. Per 28 September, SPLP telah rampung memproses 19,8 juta transaksi data dalam uji coba. Semisal uji coba di Banyuwangi, yang mencatat 359.079 kepala keluarga atau 55,6 persen dari populasi terdaftar.
Dari perspektif teknologi informasi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) menekankan Perlinsos Digital sebagai arsitektur digital terpadu diyakini mampu menghadirkan pengawasan publik yang jauh lebih terbuka dibandingkan pola distribusi manual.
Penyatuan identitas tunggal kependudukan menjadi instrumen efektif dalam menekan celah manipulasi maupun duplikasi data penerima.
"Perkembangan digitalisasi memberi manfaat transparansi karena terkoneksi dengan data kependudukan, NIK, hingga Kementerian Sosial. Harapannya, sistem ini mampu menekan penyimpangan hingga mencapai nol kesalahan dalam penyerahan bantuan sosial," tutur Heru kepada iNews Media Group, Senin.
Hadirnya sistem daring yang terkoneksi langsung dengan basis data nasional juga diproyeksikan memangkas praktik percaloan dan pemotongan dana bantuan oleh oknum di lapangan. Skema ini memberikan jaminan bahwa hak masyarakat rentan diterima secara utuh tanpa hambatan birokrasi.
Efektivitas penangkalan korupsi lewat platform daring sangat bergantung pada keberanian pemerintah menertibkan anomali data di lapangan. Pengawasan berlapis diyakini mampu memitigasi kebocoran anggaran negara sekaligus menjamin hak warga miskin.
"Masalah ketidakakuratan penerima manfaat dan celah korupsi bansos jelas bisa diminimalkan melalui sistem ini," kata Trubus.
Kendati demikian, para pakar mengingatkan bahwa kecanggihan aplikasi tidak akan berdampak optimal apabila basis data awal yang dimasukkan masih memuat kesalahan faktual di tingkat daerah. Akurasi input data faktual para penerima menjadi kunci mutlak keberhasilan platform yang dibangun Komdigi.
Digitalisasi dipandang sekadar instrumen akselerasi yang tidak otomatis menyelesaikan karut-marut bantuan apabila data dasarnya masih bermasalah. Otoritas diingatkan bahwa integritas sebuah algoritma sangat ditentukan oleh kebenaran informasi para calon penerima di lapangan.
"Digitalisasi ini bukan akhir melainkan metode agar bantuan tepat sasaran, sehingga data awalnya harus valid dan tepat. Betapa pun canggihnya sistem, jika data yang dimasukkan salah maka keluarannya juga salah atau garbage in, garbage out," kata Heru
Di sisi lain, penerapan sistem berbasis digital dihadapkan pada disparitas infrastruktur telekomunikasi serta literasi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Penyaluran bantuan secara daring menuntut ketelitian tinggi, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi kendala akses gawai maupun jaringan.
Tantangan teknis di lapangan tersebut menuntut pemerintah menyediakan mekanisme pendampingan tatap muka yang konsisten bagi keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala terhadap pemanfaatan dana juga dinilai esensial agar intervensi fiskal negara mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima.
"Penerapannya harus bertahap karena belum semua daerah memiliki internet memadai dan warga miskin umumnya belum paham teknologi, sehingga butuh pendampingan terus-menerus. Perlinsos digital juga harus bisa membatasi durasi penerima agar tidak ada yang menerima hingga belasan tahun, sekaligus menelusuri penggunaan dana belasan juta rupiah per tahun agar bansos benar-benar membuat warga naik kelas," urai Trubus.
Secara umum, kesiapan infrastruktur komputasi yang digawangi Komdigi dinilai telah memadai untuk melayani lalu lintas verifikasi data dalam skala nasional. Keberhasilan implementasi program kini bertumpu pada komitmen kementerian dan lembaga terkait dalam menyatukan data yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesiapan arsitektur teknologi yang dirancang Komdigi diyakini telah mumpuni untuk mengeksekusi integrasi data bansos nasional. Langkah lanjutan yang mendesak adalah memastikan koordinasi validasi faktual antarinstansi berjalan padu sebelum sistem resmi dioperasikan secara penuh.
"Secara sistem infrastruktur teknologi yang disiapkan Komdigi sudah oke, namun pembenahan dan validitas data di tingkat dasar harus tetap menjadi fokus utama pemerintah," kata Heru.
(Febrina Ratna Iskana)
