Di saat bersamaan, Inspektorat Jenderal mencatatkan serapan belanja sebesar 73,31 persen, melampaui target awal yang dipatok 70 persen.
Salah satu agenda prioritas yang terus dipercepat pelaksanaannya di lapangan adalah Program Bedah Rumah. Melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, program bedah rumah beranggaran Rp1,3 triliun telah membukukan penyerapan 53,76 persen, dengan capaian 13.826 unit rumah tuntas dibenahi hingga 24 September 2026.
Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang mengelola total pagu sebesar Rp5 triliun mencatatkan penyerapan sebesar 28,76 persen untuk pagu Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Di luar pembiayaan rutin berbasis APBN kementerian, pemerintah turut memperluas akses permodalan bagi masyarakat serta pelaku usaha sektor properti lewat skema Kredit Program Perumahan (KPP).
Hingga 24 September 2026, total penyaluran KPP telah mencapai Rp25,8 triliun kepada 110.582 debitur atau berkisar 78 persen dari target yang ditetapkan. Dari sisi penawaran, kredit telah dialirkan senilai Rp8,7 triliun bagi 3.589 debitur yang meliputi kalangan pengembang, toko bahan bangunan, hingga kontraktor.
Sementara dari sisi permintaan (demand), pemanfaatan KPP didominasi oleh 88.183 debitur untuk kebutuhan renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian unit hunian, serta 9.227 debitur untuk pembangunan rumah baru.
(Dhera Arizona)