Di sisi lain, respons resmi otoritas Singapura membuktikan bahwa pemangkasan aliran gas pipa dari Indonesia tidak menggoyahkan sistem kelistrikan mereka. Fahmy menilai manuver sepihak dari Jakarta justru mengorbankan penerimaan devisa di tengah mekanisme pasar energi internasional yang sangat adaptif.
"Pernyataan Singapura itu benar karena mereka masih punya cadangan gas dan pasar global sangat ditentukan oleh permintaan serta penawaran. Jika pasokan Indonesia distop, Singapura dengan mudah mencari pasokan dari negara lain, sedangkan Indonesia justru kehilangan pendapatan ekspor dalam jumlah besar," kata dia.
Menurut Fahmy, alasan ketahanan energi nasional yang dijadikan landasan kebijakan pemotongan ekspor gas kurang relevan mengingat produksi gas alam Indonesia sejatinya berlimpah-ruah. Persoalan mendasar sektor energi domestik terletak pada minimnya konektivitas pipa transmisi antarpulau, sehingga gas yang ditahan dari pasar ekspor tidak bisa begitu saja dialirkan ke wilayah yang membutuhkan.
Hambatan distribusi pipa nasional kian mempersempit opsi pemerintah dalam menyerap volume gas yang diputus dari negara tetangga. Tanpa interkoneksi pipa domestik, komoditas tersebut wajib dikonversi menjadi gas alam cair yang memicu pembengkakan beban belanja industri lokal.
"Gas alam kita melimpah tetapi tidak punya pipa, sehingga untuk dipasarkan ke dalam negeri harus diubah dulu menjadi LNG yang harganya jatuh mahal di kisaran USD15 sampai USD18 per MMBTU. Sementara ekspor pipa ke Singapura bisa jauh lebih murah sekitar USD6 , jadi menyetopnya sangat merugikan kita," kata Fahmy.
Fahmy menambahkan, apabila pasokan BBM impor terganggu akibat tensi dagang kedua negara, mencari sumber pasokan pengganti di pasar internasional seperti dari Rusia, itu membutuhkan waktu pengiriman yang lama dan biaya logistik yang tinggi.