Rohman Wibowo
IDXChannel - Kebijakan pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas alam pipa ke Singapura dinilai menyimpan risiko besar bagi ketahanan energi domestik, terutama bila memicu aksi balasan berupa pengetatan ekspor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari sumber-sumber Singapura ke Indonesia.
Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan ketergantungan pasokan BBM olahan nasional terhadap Negeri Singa jauh lebih vital dibandingkan ketergantungan Singapura terhadap pasokan gas pipa asal Indonesia.
"Ketergantungan Indonesia terhadap Singapura itu sangat besar, terutama impor BBM sekitar 800.000 barel per hari dari kilang mereka. Kalau itu sampai disetop sebagai balasan, antrean BBM di SPBU bisa terjadi berbulan-bulan dan menimbulkan gangguan," kata Fahmy, Minggu (25/10/2026).
Kekhawatiran tersebut mencuat menyusul keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengurangi volume ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 17 billion British thermal units per day (BBTUD) selama kurun waktu 18 hari.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, volume gas tersebut dialihkan untuk mengamankan keandalan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera sesuai mandat kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dalam Pasal 8 ayat (1) UU Migas.
Namun, Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan bahwa pengurangan pasokan 17 BBTUD tersebut tidak berdampak signifikan karena hanya mencakup kurang dari 2 persen dari total konsumsi gas harian Singapura yang melebihi 1.000 BBTUD.
EMA menegaskan sistem kelistrikan mereka tetap kokoh berkat ketersediaan cadangan gas pipa, kesiapan Singapore GasCo mengimpor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pasar internasional kapan saja, serta kewajiban pembangkit listrik mempertahankan cadangan bahan bakar solar (diesel).
