TIM RISET IDX CHANNEL
IDXChannel - Pemerintah mengandalkan disiplin fiskal dan efisiensi belanja untuk menjaga kredibilitas anggaran, di tengah tekanan terhadap rupiah dan perubahan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif.
Salah satu langkah utamanya adalah menetapkan target defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus tidak memasukkan dividen Danantara ke dalam postur anggaran.
Chief Economist & Head of Research Rully Arya Wisnubroto menilai pendekatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menandai kembalinya disiplin fiskal yang lebih kuat.
Dalam riset pada 13 Oktober 2026, Rully menyebut penyempitan target defisit dan penghapusan asumsi penerimaan dari transfer satu kali Danantara membuat postur anggaran lebih kredibel.
Sejak menjabat pada 14 September 2026, Suahasil memprioritaskan kredibilitas anggaran setelah dua lembaga pemeringkat mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dan rupiah bergerak mendekati Rp18.000 per USD.
Untuk 2026, pemerintah memperkirakan defisit APBN mencapai sekitar 2,85 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal 2,7 persen.
Target defisit 2027 ditetapkan sebesar 2,4 persen dari PDB, masih di bawah batas maksimal 3 persen sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan belanja negara sekitar Rp4.000 triliun dan nominal PDB sekitar Rp25.000 triliun, Suahasil tetap memandang kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk mendukung perekonomian, tetapi dengan pengelolaan yang terukur.
Pertumbuhan penerimaan pajak di atas 22-23 persen disebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih cukup kuat.
Efisiensi Belanja Jadi Kunci
Penyempitan defisit tersebut membuat efisiensi belanja menjadi salah satu tumpuan pemerintah.
Namun, Suahasil menolak anggapan bahwa pemerintah akan kembali memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghematan MBG saat ini, menurut dia, lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk penyesuaian porsi makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penajaman sasaran sekolah penerima.
Sebelumnya, plafon anggaran MBG 2026 telah diturunkan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, kemudian diarahkan menjadi di bawah Rp200 triliun.
Hingga Agustus 2026, realisasi penyalurannya tercatat Rp134,2 triliun.
Evaluasi efisiensi juga dilakukan terhadap pengadaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Sementara itu, dukungan untuk pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) masih ditinjau untuk anggaran 2027.
Suahasil menegaskan pemerintah tidak akan secara reaktif memangkas belanja ketika menghadapi guncangan, termasuk kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Evaluasi pengeluaran, kata dia, terus berjalan di seluruh pos belanja negara.
Dividen Danantara Tak Masuk APBN
Di luar efisiensi belanja, perubahan penting lainnya terletak pada tidak dimasukkannya dividen Danantara ke dalam APBN 2026 maupun rancangan APBN 2027.
Artinya, rencana transfer dividen Rp120 triliun yang sebelumnya diumumkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menjadi bagian dari penerimaan dalam kedua anggaran tersebut.
Meski demikian, Suahasil belum secara formal menyatakan rencana transfer tersebut dibatalkan.
Dia menekankan bahwa kontribusi Danantara kepada negara juga dapat berasal dari pelaksanaan proyek, sementara laba yang ditahan bisa digunakan kembali untuk investasi.
Pemerintah memandang APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.
Suahasil juga tidak menutup kemungkinan dukungan fiskal terhadap proyek-proyek terkait Danantara, termasuk dengan menyinggung proyek Whoosh.
Menurut Rully, tidak mengandalkan transfer satu kali dari Danantara membuat basis penerimaan APBN lebih kredibel.
Target defisit yang lebih rendah juga berpotensi mendukung permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN) dan membantu menstabilkan outlook peringkat kredit Indonesia.
Namun, keterkaitan APBN dengan Danantara tetap perlu dicermati investor.
Dukungan fiskal terhadap proyek-proyek Danantara berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yang perlu diperhitungkan dalam menilai risiko fiskal pemerintah.
Rupiah Andalkan Kebijakan BI
Sementara itu, pemerintah menyerahkan penanganan nilai tukar rupiah kepada Bank Indonesia (BI) sesuai mandatnya.
Suahasil tidak menyebutkan level rupiah yang dianggap ideal, tetapi APBN 2027 menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per USD.
Pemerintah menilai fundamental ekonomi masih cukup kuat, dengan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45 persen dan inflasi sekitar 3,2-3,3 persen.
APBN juga diharapkan menjadi peredam guncangan ekonomi, antara lain dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,15-7,20 persen.
Kementerian Keuangan juga melanjutkan diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS, yen Jepang, euro, dolar Australia, serta Panda Bonds.
Rully menilai pendekatan fiskal yang lebih disiplin berpotensi menopang permintaan SBN.
Di sisi lain, pergerakan rupiah dalam jangka pendek diperkirakan lebih dipengaruhi kebijakan moneter BI dan dinamika dolar AS global dibandingkan sinyal dari kebijakan fiskal. (Aldo Fernando)
