Langkah tersebut diimbangi dengan peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, debottlenecking, kemitraan internasional melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan (termasuk lima kesepakatan baru setahun terakhir), serta pembentukan pusat finansial internasional Indonesia atau PFII.
Bauran kebijakan makro yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, stabilitas, serta investasi melibatkan Danantara sebagai bagian dari penguatan ekosistem. Kebijakan ini ditopang oleh empat prasyarat utama yaitu iklim investasi menarik, kemudahan regulasi, stabilitas makro, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
Semua langkah reformasi struktural tersebut diarahkan untuk menopang sasaran pembangunan jangka menengah yang kredibel. Anggaran belanja negara pun dirancang secara cermat agar mampu membiayai program prioritas tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal.
"Berdasarkan arahan Bapak Presiden, target pertumbuhan ekonomi kita patok sebesar 6 persen dengan laju inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen dan angka kemiskinan ditekan ke level 6 hingga 6,5 persen," kata Airlangga.
Adapun sasaran pembangunan lainnya menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,3 hingga 4,87 persen. Pada RAPBN dan Nota Keuangan tersebut, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp3.246 triliun dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, sehingga defisit anggaran terjaga pada level 2,4 persen dari PDB atau sebesar Rp671,2 triliun.
(NIA DEVIYANA)