Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan fundamental ekonomi nasional dalam kondisi solid di tengah ketidakpastian global. Ketahanan ini menjadi modal utama dalam menyasar target ekonomi di 2027 di tengah tantangan suku bunga tinggi, gejolak geopolitik, serta fluktuasi harga energi dan pangan dunia.
Pemerintah optimistis arah kebijakan ekonomi nasional berada pada jalur yang tepat untuk merespons dinamika pasar global yang fluktuatif. Keyakinan ini diperkuat oleh proyeksi lembaga-lembaga dunia yang melihat adanya perbaikan kinerja perekonomian pada periode mendatang.
"Lembaga dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun ini di sekitar 2,8 persen dan pada 2027 diproyeksikan lebih tinggi yaitu 3,1 persen, artinya ada prospek positif untuk pertumbuhan perekonomian di dalam negeri," kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Optimisme ini dinilai Airlangga selaras dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama yang mencapai 5,45 persen, mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Sektor investasi juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp1.010,6 triliun.
Kondisi ini didukung oleh penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P memberikan peringkat BBB, Fitch menyematkan peringkat BBB, dan Moody’s menetapkan Baa2 dengan outlook stabil, sedangkan Lianhe memberikan peringkat AAA untuk penerbitan panda bond.
Di tingkat domestik, stabilitas sosial juga terjaga dengan rasio Gini yang turun ke angka 0,368 pada Maret, diikuti tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen pada Mei. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kokoh di level 116,8, sementara PMI Manufaktur bertahan di zona ekspansif sebesar 50,2.
Aktivitas sektor riil ikut menggeliat, ditandai kenaikan penjualan otomotif sebesar 33,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan lonjakan pada kategori kendaraan listrik atau hybrid yang melampaui 40 persen.
Indikator konsumsi listrik nasional tercatat naik 10,8 persen, penjualan semen tumbuh 13,5 persen YoY, sementara sektor keuangan mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 10,21 persen, kredit tumbuh 12,67 persen YoY, kredit investasi melesat hingga kisaran 25 persen, dan pemulihan sektor UMKM berada di kisaran 1 persen per bulan.
Keberhasilan menjaga konsumsi domestik ini didukung oleh stabilitas sektor keuangan serta bantalan eksternal yang masih sangat memadai. Kinerja ekspor yang surplus dan penguatan nilai tukar rupiah juga menjadi penopang utama daya tahan ekonomi nasional saat ini.
"Cadangan devisa kita aman di angka USD145,3 miliar yang setara 5,5 bulan impor, sementara neraca dagang secara kumulatif Januari-Juni juga masih positif sebesar USD3,58 miliar," kata Airlangga.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menggelontorkan stimulasi sebesar Rp70 triliun pada kuartal pertama dan Rp26,34 triliun pada kuartal kedua untuk berbagai insentif pajak, transportasi, pembebasan bea masuk LPG, vokasi, magang, serta bantuan pangan.
Di samping itu, program perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp549,9 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di tengah pemulihan ini, pemerintah terus mempercepat transformasi struktural melalui efisiensi BUMN dan penguatan sektor bernilai tambah tinggi. Penguatan ketahanan energi serta pembenahan tata kelola komoditas strategis juga diakselerasi demi menciptakan kemandirian ekonomi.
"Kita mendorong swasembada energi lewat program B50, optimalisasi pengelolaan tiga komoditas strategis melalui PT DSI yang diapresiasi S&P untuk menekan under-invoicing dan transfer pricing, serta efisiensi dengan menutup 290 BUMN tidak aktif," ujar dia.
Upaya transformasi ini mengandalkan mesin pertumbuhan baru di sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). Revitalisasi juga diarahkan pada sektor tangguh seperti pertanian dan energi, termasuk pendirian bursa komoditas mineral Indonesia sebagai acuan harga referensi dunia.
Langkah tersebut diimbangi dengan peningkatan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, debottlenecking, kemitraan internasional melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan (termasuk lima kesepakatan baru setahun terakhir), serta pembentukan pusat finansial internasional Indonesia atau PFII.
Bauran kebijakan makro yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, stabilitas, serta investasi melibatkan Danantara sebagai bagian dari penguatan ekosistem. Kebijakan ini ditopang oleh empat prasyarat utama yaitu iklim investasi menarik, kemudahan regulasi, stabilitas makro, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
Semua langkah reformasi struktural tersebut diarahkan untuk menopang sasaran pembangunan jangka menengah yang kredibel. Anggaran belanja negara pun dirancang secara cermat agar mampu membiayai program prioritas tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal.
"Berdasarkan arahan Bapak Presiden, target pertumbuhan ekonomi kita patok sebesar 6 persen dengan laju inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen dan angka kemiskinan ditekan ke level 6 hingga 6,5 persen," kata Airlangga.
Adapun sasaran pembangunan lainnya menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,3 hingga 4,87 persen. Pada RAPBN dan Nota Keuangan tersebut, pendapatan negara dianggarkan sebesar Rp3.246 triliun dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, sehingga defisit anggaran terjaga pada level 2,4 persen dari PDB atau sebesar Rp671,2 triliun.
(NIA DEVIYANA)
