Rohman Wibowo
IDXChannel - Pemerintah bersiap mengoperasionalkan jaringan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih secara serentak mulai 1 Oktober 2026 dengan mengerahkan puluhan ribu manajer terlatih. Kendati demikian, kesiapan fisik gerai di lapangan hingga pengujung September ini baru menyentuh kisaran 26.600 unit.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui kapasitas sumber daya manusia pengelola yang telah rampung disiapkan saat ini melampaui jumlah ketersediaan gedung fisik koperasi yang siap beroperasi.
"Yang sudah dilatih menjadi manajer koperasi itu kan ada 30 ribu lebih orang, tapi koperasinya belum sebanyak itu. Penempatan manajer untuk operasi akan selesai tanggal 1 Oktober," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menanggapi disparitas tersebut, pihak badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai induk operasional membeberkan perkembangan konstruksi fisik gerai yang telah rampung secara nasional hingga akhir kuartal III-2026.
"Ada 26.661 koperasi desa/kelurahan merah putih yang sudah selesai 100 persen," ujar Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota dalam kesempatan sama.
Sebagai gambaran awal kinerja rantai distribusi pedesaan ini, proyek percontohan yang telah beroperasi di kawasan Jawa Timur sejak pertengahan tahun tercatat mulai membukukan perputaran dana.
"Per Mei 2026 seperti di Jawa Timur ada 1.081 koperasi seperti yang diresmikan Presiden. Sekarang transaksi hari ini Rp31 miliar dari 1.081 kopdes," ujar Joao.
Untuk mengelola puluhan ribu unit gerai tersebut, para manajer diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdurasi dua tahun di bawah bendera Agrinas Pangan Nusantara. Pemerintah menetapkan skema penghasilan terpadu yang memperhitungkan letak geografis wilayah penugasan serta beban target pengembangan ekonomi desa.
"Statusnya tetap sebagai pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun di bawah BUMN Agrinas Pangan dengan pendapatan antara Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta sesuai UMK daerah. Angka itu sudah merangkum semuanya karena tanggung jawabnya berat," ucap Zulhas.
Dari sisi pasokan barang, Badan Pengelola BUMN atau Danantara telah menginstruksikan korporasi pelat merah meneken kerja sama distribusi, mengingat gerai desa ini dirancang bukan sebagai supermarket komersial, melainkan instrumen logistik penyalur program bantuan dan subsidi negara.
"Koperasi ini kan bukan supermarket, tapi dia infrastruktur pemerintah untuk menangani masalah subsidi dan bantuan. Karena itu BUMN sudah tanda tangan PKS (perjanjian kerja sama) supaya pupuk drop dan disalurkan lewat Kopdes, termasuk beras SPHP, bantuan pangan, gas 3 kilo, pembayaran listrik, hingga layanan BRI Link dan subsidi bunga PNM Mekaar," kata Zulhas.
Memasuki fase awal pembukaan gerai, jajaran kementerian lintas sektor bersama direksi BUMN diagendakan menggelar pengawasan berkala untuk memastikan kesiapan operasional setiap gerai secara bertahap.
"Tanggal 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil para dirut untuk melihat mana saja yang sudah diisi. Lalu tanggal 15 Oktober kami akan bagi tugas masing-masing jadi pramuniaga bersama Pak Ferry Menteri Koperasi untuk membuktikan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan," urai Zulhas.
(NIA DEVIYANA)
