Berdasarkan penyampaian Bahlil, saat ini masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan. Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sedangkan program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.
Dalam pelaksanaan BPBL, pemerintah juga memperhatikan mekanisme penetapan penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik. Bahlil menekankan pentingnya memastikan proses tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan energi.
"Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok," ujarnya.
Selain pembangunan listrik dan jaringan gas rumah tangga, anggaran infrastruktur energi tahun 2027 juga mencakup pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei sebesar Rp3,95 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta Rp702,38 miliar, serta Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung Rp577,56 miliar.
Program lainnya meliputi penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.