Menurut dia, pemerintah keliru menetapkan prioritas pembenahan sektor keuangan dengan hanya berfokus pada dorongan administratif pembukaan buku tabungan bagi kelompok usia muda. Padahal, kepemilikan rekening tanpa pemahaman tata kelola uang yang memadai justru memicu kerentanan baru di tengah maraknya kejahatan finansial digital.
"PR mendesak pemerintah saat ini bukan sekadar menambah kepemilikan rekening, melainkan mempersempit jurang literasi keuangan yang masih sangat lebar pada masyarakat usia muda. Ketika anak muda memegang rekening tanpa dibekali pemahaman, mereka rentan tertipu, bahkan rekeningnya disalahgunakan untuk transaksi judi online hingga diperjualbelikan," ujar dia.
Nailul memaparkan, indikator kepemilikan rekening atau inklusi penduduk usia dewasa sebenarnya sudah berada di kisaran 93 persen, capaian yang tergolong cukup baik di tengah kendala akses geografis.
Meski demikian, angka tersebut menyisakan pekerjaan rumah besar karena banyak anak muda belum memahami konsep dasar investasi, tabungan, kredit, hingga mitigasi risiko utang.