Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Pemerintah Singapura mengumpulkan 10 perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (kathutla).
Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu kemarin, ke-10 perusahaan berkomitmen untuk mendukung investigasi yang dilakukan otoritas Singapura.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.
Perusahaan-perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Penasihat senior Sinar Mas Group, Bernard Tan, juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Pemerintah Singapura berencana merevisi Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya, sehingga perusahaan yang tidak mendukung investigasi akan dianggap melakukan pelanggaran.
“Saya akan membuat amandemen terhadap Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kerangka kerja ini kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhi akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan wewenang kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” kata Fu kepada wartawan setelah pertemuan, dilansir dari CNA pada Kamis (29/10/2026).
Shanmugam, yang merangkap jabatan sebagai menteri koordinator keamanan nasional dan menteri dalam negeri, menyambut baik kesediaan perusahaan untuk bekerja sama. Mereka akan menghadapi penilaian atas operasi, hubungan perusahaan, dan rantai pasokan mereka untuk menetapkan apakah mereka berkontribusi terhadap kebakaran.
"Kabut asap disebabkan oleh kebakaran," kata Shamnugam kepada perwakilan perusahaan.
"Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan fenomena alam," katanya.
Setelah pertemuan tersebut, Asia Pulp & Paper dan Golden Agri Resources mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas Singapura. (Wahyu Dwi Anggoro)
