Danandaya Arya Putra
Baca Juga:
Dia menambahkan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Menurutnya angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan terhadap penanganan karhutla terus dijalankan oleh pemerintah.
Dia menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Perusahaan wajib menjaga wilayah konsesinya serta bertanggung jawab mencegah kebakaran.
"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
