sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah

News editor Yuwantoro Winduajie
18/11/2026 18:34 WIB
Dari hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman menemukan koperasi desa di.
Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah
Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah

IDXChannel - Ombudsman Republik Indonesia memaparkan hasil pengawasan terhadap 14 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di enam daerah. Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan mulai dari akses lokasi, kondisi lahan, perizinan bangunan hingga kepastian lokasi koperasi.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan, pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni empat koperasi di Kabupaten Purworejo, tiga di Kota Tual, empat di Kota Batam, serta masing-masing satu di Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman menemukan koperasi di Kota Batam yang masih sulit diakses. Sementara di Kabupaten Mamuju, terdapat lahan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa. 

"Jadi, ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses. Dan kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa," ucap Radian dalam konferensi pers di Gedung ORI Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Selain itu, terdapat persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purworejo. Adapun di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian lokasi lahan koperasi desa.

"Dan bahkan kami juga melakukan temuan lapangan itu di Kota Tual, Maluku, di mana belum ada kepastian terkait mengenai lokasi lahan koperasi desa," katanya.

Dia menuturkan, pengawasan dilakukan melalui lima metode, yakni pemetaan, kajian dokumen, permintaan keterangan, tinjauan lapangan, dan klarifikasi.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement