IDXChannel - Komisi III DPR RI menyepakati untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan di dalam Rapat Paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkah Ii yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?" kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat tersebut.
"Setuju," jawab peserta rapat sambil bertepuk tangan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman melaporkan, pihaknya telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU itu.
"DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," kata Habiburokhman saat rapat.