IDXChannel - MPR mendorong agar Indonesia segera memiliki Undang-Undang (UU) tentang Obligasi Daerah. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum sekaligus alternatif sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan anggota MPR RI, Melchias Markus Mekeng, saat memberikan sambutan di acara Sarasehan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Mekeng memandang, daerah tidak mungkin terus bergantung pada APBN untuk membangun wilayahnya, mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi terus meningkat. Sebagai langkah konkret, Fraksi MPR telah menyiapkan naskah akademik UU Obligasi Daerah untuk segera diproses di parlemen.
“Kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya,” kata Mekeng.
Dia, DPR RI bisa mengawal proses legislasi tersebut. Hal ini dilakukan agara RUU Obligasi Daerah ini bisa segera diundangkan pada tahun depan.
“Jadi kami berharap proses legislasi di DPR RI, Ibu Wakil Ketua DPR RI, Ibu Sari, kebetulan Ibu Sari ini membidangi Ekuin. Nah ini bisa didorong agar kalau bisa 2027 kita sudah punya Undang-Undang Obligasi Daerah,” ujarnya.
Dia melanjutkan, penyusunan draf naskah akademik tersebut telah melalui proses partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) selama satu tahun terakhir. Langkah ini ditempuh sebagai syarat utama dalam tata cara pembentukan undang-undang.
“Kami sudah mengelilingi sembilan provinsi, dan semua dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta para akademisi,” tuturnya.
Dia melihat, sejak tahun 2000 hingga saat ini, pemerintah maupun otoritas keuangan sebenarnya telah menerbitkan berbagai regulasi teknis, baik oleh Menteri Keuangan, Bapepam, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).