"Namun, hingga kini belum ada satu obligasi daerah yang diterbitkan karena ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang, yang membuat minat investor tidak terbentuk," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan bagaimana keberhasilan Surat Utang Negara (SUN) setelah memiliki landasan undang-undang. Sebelum 2002, SUN dinilai tidak laku di pasar, tetapi setelah UU SUN disahkan pada 2002, nilai outstanding SUN kini mencapai sekitar Rp10.000 triliun.
“Kita bisa bayangkan kalau obligasi daerah ini kita terbitkan dengan Undang-Undang Obligasi Daerah, kalau daerah bisa mendapatkan 1.000 triliun saja, saya rasa ini sudah bisa sangat membantu untuk proses percepatan pembangunan di Republik Indonesia, khususnya di daerah,” katanya.
Secara global, kata dia, instrumen obligasi daerah atau yang dikenal sebagai municipal bond telah lazim digunakan untuk membiayai pembangunan.
Dia menyebut negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, hingga negara kecil di Afrika seperti Senegal telah menerbitkan obligasi daerah. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, ia mendengar jika Vietnam tercatat baru saja menerbitkan obligasi daerah yang nilainya telah mencapai USD 1 miliar.
Dia juga meluruskan anggapan keliru di masyarakat yang menilai penerbitan obligasi daerah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa instrumen ini berbasis proyek (project-based) yang bersifat produktif.
“Obligasi daerah itu diterbitkan dengan basis proyek, dan proyeknya pun harus bisa menghasilkan pendapatan atau cash flow sehingga obligasi tersebut dapat dibayar dari hasil proyek itu sendiri,” katanya.
Adapun proyek yang dapat dibiayai mencakup pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air (water management), hingga pengelolaan sampah (waste management). Mekanisme ini sangat berbeda dengan skema pinjaman pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.