Yuwantoro Winduajie
IDXChannel - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut integrasi data pemerintah yang didukung kecerdasan buatan (AI) berpotensi menghemat anggaran hingga Rp1.200 triliun. Penghematan itu berasal dari peningkatan efisiensi layanan dan penyaluran berbagai program pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Luhut saat peluncuran Digitalisasi Penerbitan Akta Kelahiran melalui Integrasi SatuSehat-SIAK di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Luhut menilai transformasi digital pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, sekaligus mengurangi potensi korupsi.
"Penghematan yang diberikan tadi dari apa yang ada saja kami hitung bisa Rp1.200 triliun. Belum kami hitung BUMN-BUMN yang lain dan sebagainya," kata Luhut.
Berkaca pada pengalaman saat pandemi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi, menjadi titik awal pemerintah memahami pentingnya integrasi data.
"Dari itulah kita belajar pertama, bahwa mengintegrasikan data itu, membuat perencanaan keputusan berbasis data, itu betul-betul sangat efisien dan efektif," kata Luhut.
Menurut dia, pengembangan integrasi data kemudian berlanjut ke berbagai sistem digital pemerintah, termasuk e-Katalog dan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga.
Luhut pun menilai kunci integrasi tersebut berada pada data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Dalam perjalanannya saya baru paham lagi Pak Tito (Mendagri) bahwa Dukcapil itu kuncinya, backbone-nya rupanya. Saya belajar, 'Oh, ini Dukcapil kalau kita sudah masuk Dukcapil dan semua antar kementerian lembaga ini berbicara datanya, itu akan cepat'," ujarnya.
Luhut mengungkapkan, pemerintah kemudian mulai memanfaatkan AI untuk menghubungkan dan membersihkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dia mengklaim teknologi tersebut membuat proses integrasi data berlangsung lebih cepat tanpa banyak campur tangan manusia.
"Semua data itu berbicara satu sama lain di-support oleh AI, dan AI me-cleansing semua data itu jadi menjadi terintegrasi. Dan prosesnya jadi sangat cepat, tidak ada lagi campur tangan manusia. Semua hanya kita mengawasi," katanya.
Luhut juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ke depan subsidi pemerintah dapat disalurkan langsung kepada penerima manfaat, bukan lagi berbasis komoditas atau produk.
Menurutnya, sistem itu akan membuat bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan. Saat ini, sistem integrasi data tersebut telah diuji coba di 243 kabupaten/kota.
"Subsidi itu tidak lagi pada produk tapi langsung ke manusia. Langsung ke manusia," kata Luhut.
(Dhera Arizona)
