Zakky Mubarok Santosa
"BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan," imbuhnya.
Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau keluar dari koridor tugas (ultra vires) dapat menyeret pimpinan perusahaan ke ranah hukum. Salah satu contohnya, direksi memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan.
KPK juga mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Apabila terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, direksi maupun komisaris yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai batasan kewenangan pimpinan BUMD dalam mengambil keputusan bisnis.
"Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional," ujar Syaefuloh.
