Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memahami batas kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi tidak bisa berlindung di balik prinsip Business Judgment Rule (BJR) apabila keputusan yang diambil melanggar aturan dan mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam kegiatan Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
Tanak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan pemahaman bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kelola perusahaan serta batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis.
"Direksi memang diberikan kemandirian untuk mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi," tegas Tanak dalam sambutannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, setiap kebijakan strategis harus berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan BJR menjadi instrumen penting dalam melindungi direksi ketika mengambil keputusan bisnis.
