Ada pula yang banyak disebut namun menuai tanggapan negatif, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, Wamen Haji dan Umrah yang banyak dibicarakan (1.810 sebutan), namun 57,2 persen di antaranya bernada negatif.
Dari riset ini, Evident Institute merekomendasikan tiga langkah utama. Pertama, memperkuat pengawasan internal pada lembaga baru yang menjalankan program prioritas nasional berskala besar, mengingat pola risiko tata kelola yang tampak pada kasus Badan Gizi Nasional.
Kedua, memperbarui basis data pemantauan secara berkala mengikuti dinamika reshuffle kabinet dan perkembangan proses hukum. Ketiga, memahami bahwa peringkat volume pemberitaan adalah sekadar indikator popularitas.
“Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” katanya.
(kunthi fahmar sandy)