Rohman Wibowo
Selain ketiadaan izin sanitasi, penertiban intensif ini turut mengungkap adanya sindikat pemalsuan dokumen legalitas operasional dapur yang kini telah dilimpahkan ke ranah pidana. Sudaryono menekankan bahwa kepemilikan dokumen administrasi semata tidak serta-merta menjamin mutu fasilitas sebelum diverifikasi langsung secara faktual di lapangan.
"Ada juga praktik SLHS palsu yang semuanya sekarang sudah diperiksa polisi, karena punya sertifikat saja belum tentu dapurnya layak, apalagi yang sama sekali tidak punya," kata Sudaryono.
Penyimpangan fatal juga menyasar rantai penanganan bahan makanan seperti insiden di Karo di mana ikan mentah dibiarkan pada suhu ruangan lebih dari 12 jam akibat freezer penuh, pembelian telur puyuh kupas matang di Cirebon yang tidak terjamin kebersihannya, hingga penggunaan bumbu kacang instan di Bogor yang menabrak SOP.
BGN memastikan tidak ada toleransi bagi pengelola yang mengabaikan keselamatan pangan demi meraup keuntungan sepihak dalam pelaksanaan program nasional ini.
"Dalam seratus hari ini kami tegaskan, semua kelalaian operasional yang disebabkan oleh unsur kesengajati hukumannya adalah ditutup secara permanen," kata Sudaryono.
(kunthi fahmar sandy)
