Kebijakan ini melanjutkan langkah pemerintah dalam mengendalikan pasokan bijih melalui pengaturan kuota RKAB. Langkah pengendalian pasokan dinilai relevan mengingat Indonesia menyumbang sekitar dua pertiga produksi tambang nikel dunia.
"Dari sisi midstream, produksi nikel juga berpotensi menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi untuk smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) dan harga sulfur untuk smelter high pressure acid leach (HPAL), serta gangguan operasional akibat fenomena El Nino," tulis Stockbit, Kamis (8/10/2026).
Stockbit menambahkan, harga nikel saat ini cenderung telah mencapai titik bawah atau bottom. Pada akhir 2025, harga nikel sempat turun ke USD14.263 per ton sebelum berbalik naik sekitar 31 persen dalam waktu sekitar lima minggu setelah pemerintah memangkas kuota RKAB 2026.
Saat ini, harga nikel hanya sekitar 10 persen di atas level terendah tersebut. Dengan pemerintah kembali membuka opsi pembatasan produksi smelter, ada risiko kenaikan harga atau upside risk lebih besar dibandingkan risiko penurunan atau downside risk.
Adapun Stockbit menempatkan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebagai pilihan utama, disusul PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).