Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak akan serta-merta memenuhi seluruh kebutuhan smelter selama pasar nikel global masih mengalami kelebihan pasokan.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan produksi bijih nikel mencapai sekitar 290 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota produksi dalam RKAB 2026 yang berada di kisaran 260 juta-270 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan bijih untuk smelter diperkirakan mencapai sekitar 320 juta ton. Kementerian ESDM menyebut kekurangan pasokan bijih tersebut masih dapat ditutup dari stok yang tersedia.
Menurut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), 79 smelter di Indonesia membutuhkan sekitar 415 juta ton bijih nikel per tahun jika seluruhnya beroperasi penuh. Namun, kekurangan pasokan bijih nikel tidak dapat diselesaikan dengan menaikkan RKAB secara menyeluruh.
Ruang Penguatan Harga Nikel
Stockbit menilai, opsi pengetatan produksi smelter yang tengah dipertimbangkan pemerintah dapat menjadi salah satu upaya untuk merespons tekanan harga nikel global.