sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Wacana Tar Nikotin dan Varian Rasa Dibatasi, Begini Dampaknya ke Fiskal

Economics editor Dhera Arizona Pratiwi
30/10/2026 16:23 WIB
Preferensi terhadap kadar tar-nikotin dan varian rasa merupakan aspek penting dalam memahami respons konsumen terhadap perubahan produk tembakau.
Wacana Tar Nikotin dan Varian Rasa Dibatasi, Begini Dampaknya ke Fiskal. (Foto Istimewa)
Wacana Tar Nikotin dan Varian Rasa Dibatasi, Begini Dampaknya ke Fiskal. (Foto Istimewa)

Perubahan pasar dalam simulasi larangan varian rasa juga diikuti oleh penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) menjadi Rp203,60 triliun pada skenario rendah, Rp189,03 triliun pada skenario moderat, dan Rp165,77 triliun pada skenario tinggi. 

"Dibandingkan penerimaan dasar sebesar Rp213,48 triliun, potensi kehilangan penerimaan berkisar antara Rp9,88-Rp47,71 triliun," kata dia. 

Candra dalam kajiannya juga menyebut, pada kebijakan penurunan kadar tar-nikotin, skenario rendah, moderat, dan tinggi menggunakan asumsi reformulasi berupa pengurangan penggunaan tembakau per batang masing-masing sebesar 2 persen, 5 persen, dan 10 persen. 

Produksi rokok legal diperkirakan menjadi 311,47 miliar, 310,90 miliar, dan 310,26 miliar batang, atau menurun sebesar 2,10-2,48 persen dibandingkan kondisi dasar. Pada saat yang sama, pangsa rokok ilegal justru diperkirakan meningkat menjadi 7,49-9,28 persen. 

"Penerimaan CHT pada ketiga skenario tersebut masing-masing diperkirakan lebih rendah dari tahun dasar sebesar Rp209,00 triliun, Rp208,61 triliun, dan Rp208,19 triliun, dengan potensi kehilangan penerimaan sebesar Rp4,48-Rp5,29 triliun," ujar Candra. 

Di sektor hulu, volume tembakau domestik yang berpotensi tidak terserap mencapai 10.995-53.396 ton, dengan estimasi kehilangan pendapatan petani sebesar Rp149,4-Rp725,2 miliar. Paparan dampaknya diperkirakan mencakup 105.880-513.940 petani dan 243.900-1.184.600 tenaga kerja ekuivalen.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan konsumsi, perpindahan pasar, penerimaan negara, kebutuhan bahan baku domestik, dan ketenagakerjaan secara terpadu dalam perumusan kebijakan," katanya.

(Dhera Arizona)

Halaman : 1 2 3 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement