Iqbal Dwi Purnama
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, pihaknya terus memacu langkah akselerasi di berbagai lini operasional demi mengejar ketertinggalan tersebut.
"Realisasi sampai hari ini masih 44 persen, sehingga akselerasi terus kami lakukan. Kami meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, melakukan reposisi internal, dan mengoptimalkan sumber daya untuk pemasaran serta sosialisasi FLPP," tutur Heru.
Heru memaparkan, penetrasi pasar telah dibagi ke berbagai klaster, mulai dari ASN dan PPPK di kementerian/lembaga, buruh di kawasan industri melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pengemudi ojek daring dan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah.
Menurut Heru, lambatnya realisasi bukan semata-mata bersumber dari kendala kapasitas pegawai di lembaganya, melainkan persoalan pasokan hunian di lapangan.
"Minat masyarakat sebenarnya sangat tinggi di hampir semua daerah, tetapi ketersediaan dari sisi supply yang terhambat perizinan dan status LSD itulah yang menjadi bottleneck utama saat ini," tutur Heru.
(DESI ANGRIANI)
