Rohman Wibowo
IDXChannel - Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Sahara menyoroti peranan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang dinilai strategis dalam memperkuat struktur ekspor nasional.
Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat membenahi tata kelola niaga, menyelaraskan harga ekspor dengan harga pasar, serta mengoptimalkan penerimaan devisa negara.
Sahara menilai pembentukan DSI merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisasi penyimpangan pencatatan nilai transaksi oleh para eksportir. Namun, dia menekankan lembaga ini harus diposisikan secara tepat agar fokus pada transparansi tanpa memperumit birokrasi perdagangan yang sudah ada.
"Salah satu tujuan kenapa DSI itu didirikan adalah untuk menghindari under-invoicing, dan posisi lembaga ini harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor Indonesia," ujar Sahara dalam acara diskusi yang disiarkan YouTube Core Indonesia, yang merespons pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, pembentukan PT DSI telah memantau sekitar 6.500 transaksi ekspor, dalam kurun waktu dua bulan 13 hari sejak beroperasi pada 1 Juni 2026.
Dia menerangkan, kinerja DSI yang pada enam bulan pertama berfungsi untuk memonitor aktivitas ekspor, berpotensi menambah devisa ekspor hingga USD5 miliar atau setara Rp89,17 triliun. Angka ini didapatkan dari temuan ketidaksesuaian harga jual, dengan pembayaran devisa hasil ekspor.
Kata Sahara, kemampuan DSI dalam mendongkrak ekspor secara langsung akan sangat bergantung pada bentuk dan posisi lembaga tersebut di dalam rantai pasok niaga. Pada jalur ekspor konvensional, barang umumnya mengalir dari produsen ke eksportir sebelum dikirim ke pembeli luar negeri.
Kehadiran DSI dalam rantai pasok ekspor dikhawatirkan dapat memicu konsekuensi negatif jika strukturnya justru memperpanjang alur distribusi. Sahara mengingatkan soal penambahan simpul baru dalam birokrasi perdagangan berisiko menurunkan daya tawar produk lokal di kancah internasional.
"Jika posisi DSI menambah layer baru dalam rantai ekspor dari produsen ke pembeli luar negeri, hal itu berpotensi meningkatkan biaya transaksi yang akan menggerus daya saing produk kita," katanya.
Dia menambahkan, terkait tantangan efisiensi ekspor ini menjadi semakin krusial mengingat perdagangan global saat ini tengah dihadapkan pada enam isu utama. Beberapa di antaranya adalah penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, kebijakan proteksionisme dengan prinsip America First, serta kewajiban pemenuhan regulasi lingkungan Uni Eropa seperti EUDR (European Union Deforestation Regulation) dan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).
Di luar hambatan regulasi fisik dan lingkungan, ketegangan politik antarnegara adidaya juga memaksa terbentuknya pola kemitraan dagang baru yang lebih eksklusif. Dinamika ini membuat hukum keunggulan komparatif klasik mulai bergeser demi menjaga stabilitas politik masing-masing negara.
"Saat ini situasi geopolitik seperti ketegangan Iran-Amerika Serikat mengganggu jalur energi di Selat Hormuz, ditambah adanya tren friend-shoring di mana negara-negara hanya berdagang dengan mitra yang memiliki kesamaan pandangan politik," ujar Sahara.
Selain geopolitik, Sahara juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi perdagangan, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta fenomena serviceification atau peningkatan peran sektor jasa dalam rantai produksi.
Komponen pendukung seperti logistik, asuransi, jasa keuangan, pengelolaan data awan (cloud), hingga hak kekayaan intelektual kini menjadi penentu utama besaran margin keuntungan eksportir.
Kemajuan teknologi informasi turut melahirkan tantangan baru berupa dominasi nilai tambah ekonomi yang kini bergeser ke sektor nonfisik. Ketergantungan Indonesia pada penyedia jasa asing dalam proses desain dan pengembangan teknologi dikhawatirkan membuat potensi keuntungan mengalir ke luar negeri.
"Nilai tambah suatu barang kini banyak berasal dari sektor jasa seperti perangkat lunak dan desain, sehingga jika kita hanya memproduksi bajunya sementara desainnya dari luar, kita berpotensi kehilangan nilai tambah di dalam negeri," katanya.
Untuk menjaga kinerja neraca perdagangan tetap positif, Sahara menyarankan agar eksportir nasional mulai memaksimalkan pasar nontradisional melalui kerja sama selatan-selatan (south-south trade) Indonesia memiliki potensi ekspor yang kuat ke India, produk halal ke Timur Tengah, serta penetrasi pasar ke wilayah Afrika dan emerging market di Amerika Latin.
Namun, ekspansi ini juga dibayangi oleh ancaman El Nino yang kerap mengganggu ketersediaan komoditas pangan global.
Kata Sahara, kerja sama perdagangan dengan negara berkembang menjadi semakin krusial di tengah ancaman perubahan iklim ekstrem yang menurunkan produktivitas pertanian dunia. Kondisi ini memaksa setiap negara produsen untuk lebih memprioritaskan pasokan pangan dalam negeri mereka dibandingkan melakukan penjualan ke luar.
"Perdagangan antarnegara berkembang seperti ke India yang neracanya positif atau Timur Tengah untuk produk halal sangat potensial, terutama di tengah ancaman El Nino di mana perdagangan pangan dunia bersifat residual market," ujar Sahara.
(Dhera Arizona)
