Rohman Wibowo
Kementerian PKP memastikan akselerasi program BSPS berjalan simultan dengan pengawasan lapangan yang ketat, percepatan konstruksi, dan pelaporan administrasi yang transparan agar dana stimulan diterima langsung oleh pihak yang berhak.
Di luar proyek rusun dan bedah rumah, DJPKT juga memacu pembangunan infrastruktur penunjang permukiman. Pada program PSU, realisasi fisik di lapangan sudah menembus 94,20 persen, dengan serapan anggaran mencapai 56,42 persen atau setara Rp2,55 miliar dari pagu Rp4,52 miliar. Fasilitas dasar ini dialokasikan untuk menunjang kualitas 600 unit rumah yang tersebar di empat provinsi.
Adapun program penataan kawasan kumuh dengan target cakupan 75 hektare telah mencatatkan realisasi belanja sebesar 29,97 persen atau Rp11,73 miliar. Sementara itu, bantuan infrastruktur sanitasi permukiman yang membidik 1.000 unit di lima provinsi membukukan serapan dana 33,18 persen atau Rp3,57 miliar, dengan kemajuan fisik lapangan sebesar 34,46 persen.
Menghadapi penutupan Tahun Anggaran 2026, Maruarar kembali meminta jajaran DJPKT merapatkan koordinasi, meningkatkan intensitas supervisi, dan menjamin seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai koridor rencana.
Dia juga menekankan administrasi keuangan harus berpadu dengan ketuntasan fisik di lapangan, sehingga lonjakan realisasi anggaran mencerminkan mutu program yang terukur, tepat sasaran, serta akuntabel.
(Febrina Ratna Iskana)
