Rohman Wibowo
Maruarar pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperketat koordinasi, fungsi pengawasan, serta pengendalian proyek agar sasaran tutup tahun dapat digapai tanpa menabrak regulasi dan mengorbankan standar mutu konstruksi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menerangkan bahwa laju serapan anggaran DJPKT ditopang oleh eksekusi sederet agenda prioritas. Program tersebut meliputi pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, fasilitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), revitalisasi kawasan kumuh, hingga penyediaan sarana sanitasi warga.
“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Sri.
Jika ditinjau dari kinerja per satuan kerja, Satker PKP Provinsi mencatatkan serapan tertinggi mencapai 80,11 persen. Posisi berikutnya disusul oleh Satker DJPKT Pusat dengan realisasi 75,18 persen, serta satker balai melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebesar 68,99 persen.
Capaian kinerja unit-unit kerja ini menjadi modal bagi DJPKT untuk terus menggenjot penyelesaian program di berbagai pelosok daerah, sekaligus memastikan tertib administrasi dan ketepatan jadwal konstruksi.
