Kurnia Nadya
IDXChannel—Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha maupun aktivitas ekspor eksisting.
Melalui kebijakan ini, DSI akan berperan sebagai perantara tunggal. Namun, Budi menekankan bahwa eksportir tetap memiliki keleluasaan penuh untuk berhubungan langsung dengan buyer, menyepakati kontrak bisnis, dan mengirim barang sebagaimana biasanya.
Hal ini disampaikannya dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, Jumat (6/11/2026) pekan silam.
“Per 1 Januari 2027, DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah,” ungkap Budi dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (10/11/2026).
Kementerian Perdagangan telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026 sebagai tindak lanjut penyesuaian bagi kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang diatur melalui PP No. 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Evaluasi tersebut akan terus dilakukan secara periodik.
“Dengan perubahan PP, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan. Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” kata Mendag Busan.
Ketiga Permendag tersebut mengatur ekspor komoditas strategis batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Terhadap ketiga komoditas tersebut, kontrak dan seluruh dokumen pelengkap pabean harus disampaikan kepada PT DSI melalui portal NADI.
Dengan begitu, ketentuan prosedur yang selama ini perlu dipenuhi oleh eksportir tetap berlaku. Misalnya, ekspor sawit dengan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO)-nya, ekspor batu bara dengan Eksportir Terdaftar (ET), dan ekspor paduan besi (ferro alloy) dengan kewajiban Laporan Surveyor (LS).
Pada kesempatan yang sama, Budi membahas mengenai ketentuan masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET) hingga 31 Desember 2026. Ia mengimbau pelaku usaha untuk mengurus ET sesuai dengan perubahan Permendag yang akan berlaku.
“Untuk eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni, secara otomatis dengan perubahan Permendag masa berlaku diperpanjang sesuai masa berlaku tiga tahun dipotong yang sudah berjalan. Namun, eksportir yang memiliki ET mulai 1 Juni, maka sesuai dengan Permendag yang baru nanti, eksportir harus mengajukan kembali,” jelas Budi.
Sementara itu, terkait kebijakan DHE SDA, dia menyampaikan bahwa Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan kajian untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional. Kajian tersebut juga mencakup usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban DHE SDA.
“Kami bersama-sama telah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian. Kebijakan ini telah memperhatikan kesesuaiannya dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Harapan kami, ekspor Indonesia dapat terus meningkat,” ujar Mendag Busan.
(Nadya Kurnia)
