"Informasi komersial bersifat rahasia yang dibagikan kepada kami hanya akan digunakan untuk keperluan verifikasi ekspor dan akan dijaga kerahasiaannya. Kami sangat menghargai kerahasiaan data serta menghormati setiap transaksi individu dengan konsisten," kata Luke.
Dia juga menegaskan, pembahasan terkait tarif layanan ekspor dengan stakeholders akan terus dilakukan hingga 1 Januari 2027. Sebab, poin ini merupakan hal yang sangat krusial.
Sehingga, kata Luke, DSI akan terus bekerja sama dengan kementerian terkait serta asosiasi-asosiasi yang relevan untuk menciptakan standar yang konsisten dan dapat dipahami oleh seluruh pelaku industri.
"Tata kelola yang lebih kuat akan menciptakan berbagai peluang. Data yang konsisten, dapat diandalkan, dan berkualitas tinggi memungkinkan produsen yang bertanggung jawab untuk menunjukkan mutu kerja mereka. Hal ini mendukung interaksi dengan mitra dagang seiring dengan berkembangnya berbagai persyaratan, sekaligus memperkuat posisi minyak kelapa sawit Indonesia sebagai sumber pangan dan energi yang dapat diandalkan," katanya.
(Dhera Arizona)