Iqbal Dwi Purnama
Lebih lanjut, Solikin menegaskan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia 2045.
Komitmen tersebut tercermin dalam integrasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta perencanaan pembangunan di daerah.
Menurut Solikin, ekonomi dan keuangan syariah perlu diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari luasnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan.
Karena itu, pembiayaan syariah perlu terhubung dengan kegiatan produktif, sementara keuangan sosial syariah harus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing rantai nilai halal nasional.
"Melalui sinergi tersebut, UMKM dapat semakin berkembang, lapangan kerja tercipta, dan rantai nilai halal semakin kuat. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas," pungkasnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
