Anggie Ariesta
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) resmi memperluas jenis surat berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan (underlying) dalam pelaksanaan Operasi Moneter dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi.
Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan kebijakan moneter pro-market yang terintegrasi langsung dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Gubernur BI Destry Damayanti menekankan pentingnya kelancaran transmisi sinyal kebijakan moneter melalui pasar keuangan agar dampak likuiditas dapat dirasakan langsung oleh pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga. Lewat pendekatan pro-market, BI tidak hanya mengendalikan likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, melainkan juga memicu geliat transaksi di pasar sekunder untuk mendukung sektor riil seperti perumahan dan infrastruktur.
“Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien," ujar Destry dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/10/2026).
Peresmian perluasan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, Ketua Umum Apuvindo Ari Rizaldi, serta perwakilan perbankan dan lembaga keuangan nasional.
Mendukung langkah bank sentral, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat kepercayaan para pemodal.
“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, di manapun mereka berada," ujar Suahasil.
Penerapan underlying baru ini dilakukan secara bertahap. Terhitung sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter berbasis obligasi dan sukuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menembus Rp1,25 triliun.
Tahap berikutnya dilanjutkan dengan memasukkan instrumen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, yang mencatatkan lelang repo perdana sebesar Rp60 miliar pada 28 September 2026.
Kebijakan ini terbukti efektif menggairahkan pasar sekunder. Volume transaksi harian surat berharga PT SMF melonjak dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.
Di saat yang sama, porsi kepemilikan perbankan atas obligasi PT SMF tumbuh 18 persen, naik dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun.
Ke depan, BI akan terus mengintensifkan sinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan fleksibilitas likuiditas perbankan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
(Dhera Arizona)
