Dari total dana kelolaan tersebut, investasi mencapai Rp150,3 triliun atau sekitar 80 persen, sedangkan penempatan dana sebesar Rp38,3 triliun atau sekitar 20 persen. BPKH juga membukukan nilai manfaat Rp10,1 triliun dan surplus komprehensif Rp600 miliar hingga Oktober 2026.
Untuk menopang target 2027, BPKH menyiapkan lima strategi utama, yakni penguatan kelembagaan, tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Diversifikasi investasi dan peningkatan kualitas tata kelola menjadi bagian dari upaya memperkuat hasil pengelolaan dana haji.
Selain itu, BPKH memproyeksikan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 jamaah pada 2027. Lembaga tersebut juga mengalokasikan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar serta Virtual Account sebesar Rp2,6 triliun.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menegaskan, pencapaian target pengelolaan dana haji harus diimbangi pengawasan dan manajemen risiko yang efektif. Hal ini diperlukan untuk memastikan dana jamaah tetap aman dan dikelola secara akuntabel.
"Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan haji berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. Kami ingin memastikan dana jamaah dikelola secara aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
(Rahmat Fiansyah)