“Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan,” kata Cak Imin.
“Perbaharui terus pedoman fraud JKN, perkuat pengawasan dan deteksi dini, mari kita optimalkan kemampuan teknologi, mari kita lindungi para pelapor, dan kita lindungi para pekerja serta penuhi kewajiban iuran kita semua,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp20 triliun dari pemerintah telah diterima dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
Sementara itu, realisasi tahap kedua sebesar Rp10 triliun akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan dan melalui proses pemeriksaan serta pembahasan.
Dukungan fiskal tersebut menjadi salah satu penopang keberlanjutan JKN yang hingga saat ini telah melindungi 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia.
Cakupan perlindungan yang luas ini perlu dijaga melalui tata kelola yang sehat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
(Nur Ichsan Yuniarto)