Ari Sandita
IDXChannel—Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) ilegal maupun legal bermasalah kian meresahkan publik. Teror psikologis yang dilancarkan oleh debt collector (DC) kini sudah di luar batas kewajaran.
Mulai dari penyebaran data pribadi (doxing), pengeditan foto korban menjadi tidak senonoh (bugil), hingga menyebabkan korban kehilangan pekerjaan akibat aduan palsu ke kantor tempat mereka bekerja.
Kondisi darurat ini disuarakan secara tegas oleh Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia (GADPI) di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Ketum GADPI, Derry Aprilio mengatakan, kehadiran GADPI untuk turut melakukan aksi demo bukan sekadar wadah bagi masyarakat yang terlilit utang, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi jutaan warga yang mengalami persekusi digital secara masif.
"Kami berutang pada prosesnya, tapi bukan berarti dengan kami berutang, cara penagihannya itu dengan cara intimidasi, dengan cara teror yang benar-benar di luar nalar," ujar Derry di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, modus operandi penagihan kerap memicu tragedi kemanusiaan di tengah masyarakat. Mulai dari mengedit foto korban menjadi bugil hingga doxing ke perusahaan tempat korban bekerja.
Akibat aksi keji tersebut, banyak karyawan yang akhirnya dipanggil oleh pihak Human Resources (HR) dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (dirumahkan).
"Bagaimana kami mau membayar kalau misalkan mereka dousing (doxing) ke perusahaan seperti itu?" tuturnya.
Dampak dari teror keji para penagih utang ini tidak main-main. GADPI mencatat, teror psikologis tersebut telah memicu berbagai krisis multidimensional di dalam keluarga korban, mulai dari tingkat stres yang tinggi, depresi berujung bunuh diri, perceraian, hingga keretakan hubungan keluarga.
Berdasarkan data yang dihimpun GADPI, saat ini jumlah anggota yang tergabung dalam wadah advokasi tersebut telah mencapai lebih dari 200 orang di tingkat basis, sementara pengikut di akun Instagram resmi mereka menyentuh angka hampir 5.000 orang.
Kendati demikian, Derry menegaskan bahwa angka tersebut hanya puncak gunung es. Berdasarkan estimasi nasional, saat ini ada sekitar 46 juta masyarakat Indonesia yang terjerat pusaran pinjol dengan total nilai outstanding mencapai lebih dari Rp106 triliun.
"Jadi, wadah ini memang inisiatif dari teman-teman yang terjerat, dan kami sebenarnya bukan lari, bukan tidak mau membayar. Tapi tolong, cara penagihannya jangan seperti itu," jelasnya.
Menghadapi situasi yang dinilai sudah masuk dalam kategori darurat sosial ini, GADPI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengambil tindakan nyata dengan menekan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam lawatan dan agenda audiensi mereka ke sejumlah lembaga negara, mulai dari Kemenkumham hingga OJK, GADPI membawa tiga poin tuntutan utama.
Pertama, bubarkan atau moratorium pinjol. Mereka meminta pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara operasional pinjol selama 1–2 tahun ke depan untuk evaluasi total.
Kedua, Perketat Regulasi. Jika nantinya diizinkan beroperasi kembali setelah moratorium, regulasi harus diperketat secara drastis untuk melindungi konsumen.
Ketiga, Hapuskan Pihak Ketiga (DC). Mereka mendesak adanya pelarangan industri pinjol menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector) sebagai penagih utang, mengingat lini inilah yang paling sering melanggar hukum dan melakukan intimidasi brutal.
"Mau sampai kapan kita begini? Isu ini sangat berbahaya. Kami ingin didengar oleh pemerintah, karena ini menyangkut nasib puluhan juta rakyat Indonesia," kata Derry.
GADPI memastikan akan terus menempuh jalur audiensi secara damai dan konstitusional demi mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan agar segera menghentikan teror mencekam yang mengancam keselamatan mental dan ekonomi masyarakat.
(Nadya Kurnia)
