Ari Sandita
Kendati demikian, Derry menegaskan bahwa angka tersebut hanya puncak gunung es. Berdasarkan estimasi nasional, saat ini ada sekitar 46 juta masyarakat Indonesia yang terjerat pusaran pinjol dengan total nilai outstanding mencapai lebih dari Rp106 triliun.
"Jadi, wadah ini memang inisiatif dari teman-teman yang terjerat, dan kami sebenarnya bukan lari, bukan tidak mau membayar. Tapi tolong, cara penagihannya jangan seperti itu," jelasnya.
Menghadapi situasi yang dinilai sudah masuk dalam kategori darurat sosial ini, GADPI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengambil tindakan nyata dengan menekan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam lawatan dan agenda audiensi mereka ke sejumlah lembaga negara, mulai dari Kemenkumham hingga OJK, GADPI membawa tiga poin tuntutan utama.
Pertama, bubarkan atau moratorium pinjol. Mereka meminta pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara operasional pinjol selama 1–2 tahun ke depan untuk evaluasi total.
