Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel – Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen produk yang beredar di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Selain di sektor ritel, Ombudsman juga menemukan sejumlah persoalan dalam rantai pasok produk halal, mulai dari sektor hulu hingga fasilitas pemotongan ayam yang belum memiliki sertifikat halal.
Sejumlah ketidaksesuaian ditemukan pada berbagai kategori produk, di antaranya mi dan bumbu instan, kosmetik, serta produk pencuci mulut. Persoalan tersebut mencakup penggunaan label halal, registrasi produk, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyampaikan temuan tersebut kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Maneger mengatakan, kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penyelenggaraan jaminan produk halal juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah.
Pemantauan tersebut dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14-16 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kajian sistemik mengenai Tata Kelola Pelayanan Sistem Jaminan Produk Halal yang dilakukan pada 2024.
Pemantauan juga bertujuan melihat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Pengawasan dilakukan di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan tata kelola pembinaan serta pengawasannya.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman memeriksa 159 sampel produk konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yakni daging olahan; permen, dessert, dan jelly; roti dan pastry; minuman; keju, yoghurt, dan olahan susu; mi, snack, dan bumbu instan; kapsul dan vitamin kesehatan; serta kosmetik.
