sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Menko Yusril Sebut Kasus Penyadapan Presiden Berkaitan dengan Dugaan Makar

News editor Yuwantoro Winduajie
18/11/2026 20:18 WIB
Dia menilai motif di balik penyadapan menjadi salah satu hal penting yang harus diungkap penyidik. Terlebih, objek penyadapan dalam perkara tersebut.
Menko Yusril Sebut Kasus Penyadapan Presiden Berkaitan dengan Dugaan Makar
Menko Yusril Sebut Kasus Penyadapan Presiden Berkaitan dengan Dugaan Makar

Yusril kemudian memaparkan sejumlah kemungkinan tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana makar. Mulai dari membunuh presiden, melumpuhkan presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, hingga melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara lainnya.

"Yang paling tinggi adalah membunuh presiden, kemudian melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau pasal selanjutnya melumpuhkan pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara yang lain, yang terakhir baru ada memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Meski demikian, Yusril mengatakan dugaan tujuan membuat presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya lebih mudah untuk ditelusuri berdasarkan perkembangan penyidikan sejauh ini. Sementara itu, dia menyebut belum ditemukan petunjuk yang mengarah pada rencana pembunuhan presiden.

"Paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Paling tidak kalau itu lebih mudah untuk ditemukan, tapi kalau sampai membunuh presiden sampai sekarang belum ditemukan ke arah itu," katanya.

Yusril menjelaskan penyidik juga perlu mengungkap tahapan dugaan tindak pidana makar, mulai dari permufakatan jahat, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan rekaman penyadapan dapat membantu mengungkap sejauh mana rencana tersebut telah berjalan.

"Nah, nanti dari gelar perkara itu akan terlihat di mana kategori permufakatan jahatnya, di mana kategori persiapan melakukan tindak pidananya, dan di mana permulaan dilakukannya suatu tindak pidana," ungkapnya.

Yusril mengungkapkan gelar perkara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan digelar pada Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan gelar perkara tersebut akan memperjelas keterkaitan antara tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik dengan dugaan tindak pidana makar.

"Besok insyaallah," kata Yusril.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement