sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Lahan Dari Satgas PKH Belum Dikuasai Sepenuhnya, Agrinas Palma Gandeng Bareskrim Polri

News editor Yanto Kusdiantono
18/11/2026 11:53 WIB
Agrinas Palma memperkuat sinergi dan meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar aset negara terjaga.
Lahan Dari Satgas PKH Belum Dikuasai Sepenuhnya, Agrinas Palma Gandeng Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)
Lahan Dari Satgas PKH Belum Dikuasai Sepenuhnya, Agrinas Palma Gandeng Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Menurut manajeman Agrinas Palma, persoalan lahan ini berkaitan langsung dengan arah besar perusahaan di mana perusahaan yang berada di bawah naungan Danantara itu memegang visi menjadi perusahaan perkebunan global yang terkemuka, ramah lingkungan, dan ramah sosial, sebagai pilar utama swasembada pangan dan energi nasional. 

Visi tersebut sulit diwujudkan selama sebagian lahan yang menjadi tanggung jawab perusahaan belum dapat dikelola secara penuh. Pasalnya, kebun yang produktif dan berkelanjutan membutuhkan lahan dengan status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa penguasaan.

Di sisi lain, Agrinas Palma menyatakan siap menjalani semua prosedur untuk melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya. Kejelasan status dan dasar hukum pemanfaatan lahan menjadi bagian dari penataan aset sekaligus memberi kepastian bagi calon investor yang ingin menjajaki kerja sama.

Sementara itu, Komjen Pol Asep Safrudin menilai penyelesaian status lahan dan kejelasan alas hak akan memberi dasar administrasi dan hukum yang jelas bagi pengelolaan aset. “Dengan demikian, calon investor dapat memperoleh kepastian dalam melihat peluang kerja sama dan investasi,” kata Asep, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tugas I Satgas PKH pada kesempatan yang sama.

Dalam audiensi tersebut, Asep juga menyoroti pola kerja sama operasional (KSO) perkebunan. Beberapa poin yang dibahas pada pertemuan itu antara lain membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kesiapan administrasi dan alas hak, hingga moratorium perkebunan. 

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement