PT AVE diketahui memiliki 150,4 juta lembar saham atau setara dengan 1,07 persen kepemilikan di PT MDLA. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Sementara pada klaster kedua, KPK mengusut dugaan permintaan fee kepada pihak swasta untuk mendapatkan paket pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB pada 2026.
Tenaga ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga (RIC), diduga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa. Richard disinyalir menerima uang Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), Gery Prasetiawan (GER), melalui perantara selama periode Januari-September 2026.
Gery juga diduga memberikan uang Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Tak hanya itu, Gabriel diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD7.500, SGD9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram. Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB.