Iqbal Dwi Purnama
Menurut Nusron, verifikasi dan validasi BPHTB selama ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah. Proses tersebut belum memiliki standar waktu yang seragam di setiap pemerintah daerah.
Dengan adanya batas waktu tersebut, pemerintah berharap tahapan pembayaran BPHTB tidak lagi memperpanjang proses balik nama tanah.
Percepatan verifikasi BPHTB menjadi bagian dari transformasi layanan Peralihan Hak yang ditargetkan Kementerian ATR/BPN dapat selesai maksimal 10 hari.
Setelah proses verifikasi dan validasi BPHTB selesai, proses dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) maksimal dua hari. Selanjutnya, berkas permohonan diproses di Kementerian ATR/BPN paling lama lima hari. Dengan skema tersebut, keseluruhan proses peralihan hak ditargetkan dapat diselesaikan maksimal 10 hari.
“Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nusron.
