Penurunan permukaan air sungai di sejumlah wilayah Kalimantan telah mengurangi kapasitas muat tongkang menjadi sekitar 3.000-6.000 ton, jauh di bawah kondisi normal sebesar 7.000-10.000 ton.
Kondisi tersebut memicu penumpukan batu bara di stockpile dan kenaikan biaya logistik.
Phintraco mencatat sekitar 3,7-3,9 juta ton batu bara tertahan setiap bulan sejak Juli 2026. Jika berlangsung berkepanjangan, gangguan ini berpotensi menekan realisasi ekspor maupun pasokan untuk pasar domestik.
Di sisi lain, industri juga menghadapi perubahan kebijakan pemerintah. Mulai Januari 2027, pemerintah berencana menerapkan sentralisasi ekspor batu bara melalui DSI.
Pengawasan pencampuran batu bara (blending), penyesuaian kewajiban pasokan domestik (DMO), serta persyaratan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) juga menjadi bagian dari pengetatan tata kelola sektor tersebut.