Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, proses pemilihan diperkirakan berlangsung paling lambat sekitar pertengahan Januari 2027.
Presiden nantinya mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, setidaknya 14 hari sebelum sidang pemilihan digelar.
Rully menilai calon pengganti yang mampu memperkuat stabilitas koalisi, kredibilitas institusi, dan koordinasi kebijakan akan lebih konstruktif bagi kepercayaan investor.
Sebaliknya, apabila pemilihan lebih didominasi pertimbangan posisi politik menjelang Pemilu 2029, manfaat dari meredanya ketidakpastian politik berpotensi terbatas.