Usulan tersebut ditandatangani lebih dari 120 anggota DPR dan didukung seluruh fraksi. Persoalan ini bermula dari gugatan hukum terhadap dokumen pendidikan Gibran.
Namun, sidang paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan.
Menurut Rully, pengunduran diri Gibran memang menghindarkan Indonesia dari rangkaian proses pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.
Meski demikian, ketidakpastian politik belum sepenuhnya berakhir karena proses penentuan wakil presiden pengganti juga akan menguji soliditas koalisi pemerintahan.
"Pengunduran diri Gibran tidak menghilangkan ketidakpastian politik, karena proses suksesi juga akan menguji soliditas koalisi," tulis Rully.