Oleh karenanya, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tersebut tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah. Apalagi penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum.
Meski implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemda, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta kepercayaan investor. Oleh karenanya, obligasi daerah perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan, bukan menggantikan anggaran yang berkurang akibat penyesuaian TKD.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” kata Agus.
Agus menilai salah satu kunci keberhasilan obligasi daerah adalah kemampuan pemda mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial. Contohnya, seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.