Anggie Ariesta
“Nah, kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, gak akan pernah tercapai. Dan memang jangan dengan APBN atau APBD,” ujar Joko.
Joko menjelaskan bahwa alokasi APBN untuk program iklim melalui kementerian dan lembaga tetap ada, namun skema pembiayaan utama perlu diperkuat melalui dorongan kompensasi global.
“Jangan sampai kemudian target-target NDC itu kemudian dibiayai dari APBN. Jadi kita harus mengupayakan adanya kompensasi global supaya bisa membantu Indonesia untuk mencapai target NDC-nya,” kata dia.
Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa pendanaan iklim global tersebut harus disalurkan lewat mekanisme yang fleksibel serta mampu menjangkau langsung masyarakat di tingkat tapak, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat yang berada di garis terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
(Wahyu Dwi Anggoro)
