Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melonjak tajam imbas kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah. Hingga September 2026, beban subsidi, termasuk kompensasi meningkat hampir separuh.
Mengacu data realisasi APBN Kita, beban subsidi dan kompensasi energi yang dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mencapai Rp376,8 triliun, naik 54 persen dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2025. Belanja tersebut mengalir untuk menahan harga BBM Pertalite hingga tarif dasar listrik (TDL) masyarakat.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, kenaikan realisasi tersebut untuk menyokong kebijakan stabilitas tarif energi masyarakat. Lonjakan tersebut sebagian besar terserap untuk melunasi tagihan kewajiban kompensasi kepada dua badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi.
"Pembayaran subsidi dan kompensasi per September sudah mencapai Rp376,8 triliun, melonjak dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun, dengan porsi terbesar dibayarkan secara bulanan kepada PLN dan Pertamina guna menjaga arus kas mereka," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Pemerintah, kata Suahasil, menerapkan skema pencairan kompensasi energti secara rutin setiap bulan terhitung sejak awal 2026. Kebijakan ini diambil agar BUMN yang menjalankan mandat penugasan penyaluran komoditas bersubsidi memiliki likuiditas yang sehat tanpa harus menunggu proses audit tahunan yang berlarut-larut.
