"SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500, dijual Rp17.000 per kg, dioplos. Jadi beras premium," kata dia.
Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, jumlah beras yang ada dalam praktik tersebut mencapai 600 ton. Namun, Amran menduga total beras yang telah dioplos bisa mencapai ribuan ton.
Dirinya mengecam keras praktik tersebut lantaran beras SPHP yang mendapat subsidi pemerintah seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga 5.
"Ini adalah biadab. Tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini," kata dia.
Bahkan, Amran menilai pelaku pengoplosan beras subsidi tersebut pantas dijatuhi hukuman paling berat, termasuk hukuman mati apabila aturan memungkinkan.