IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan berbagai kebijakan dan stimulus terus disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Kebijakan tersebit terdiri dari Program Keluarga Harapan Tahap III sebesar Rp20,44 triliun bagi 27,13 juta KPM, bantuan beras 10 kg per bulan kepada 33,2 juta penerima pada Oktober-Desember 2026, serta percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras medium yang hingga 20 September 2026 telah mencapai 817 ribu ton.
“Pemerintah juga memberikan insentif transportasi senilai Rp349,4 miliar pada periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya tersebut turut diperkuat melalui hampir 9.000 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga September 2026 dan 208 Kerja Sama Antar Daerah (KAD) hingga Juli 2026,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).
Pada saat yang sama, Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen untuk LPG industri dan suku cadang pesawat untuk kebutuhan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta mempercepat penyelesaian regulasi fasilitas bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik yang belum diproduksi di dalam negeri.
Dukungan produksi juga diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp234,17 triliun hingga 31 Agustus 2026, serta implementasi Biodiesel B50 dengan pemanfaatan mencapai 11,07 juta kiloliter hingga pertengahan September 2026.
Ke depan, Pemerintah terus mengantisipasi berbagai risiko terhadap inflasi, terutama dampak El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
Langkah mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan Early Warning System, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian, serta pemanfaatan daripada beberapa lahan yang masih dapat digunakan. Nah, tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Stabilitas pangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor, termasuk keuangan dan ekonomi digital,” ujar Airlangga.
(NIA DEVIYANA)