Karena itu, jajaran Kemenhaj di daerah diminta proaktif memetakan jamaah yang berhak melunasi melalui data Siskohat, mempercepat verifikasi istitaah kesehatan, memastikan status kepesertaan JKN, serta mengintensifkan sosialisasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan batas waktu pelunasan.
Setiap kendala, baik terkait administrasi, kesehatan, akses perbankan maupun pemahaman jemaah, harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai kewenangan.
Apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama, pengisian selanjutnya harus mengikuti mekanisme pelunasan tahap kedua berdasarkan kategori dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi. Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum,” kata Ian.
Dalam arahannya, Ian juga menekankan lima nilai "K" sebagai budaya kerja seluruh jajaran Kemenhaj, yaitu Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama.